Artikel

Read More

Berita

Read More

Opini

Read More

Puisi

Read More

Recent Posts

Pentingnya Menulis Karya Ilmiah dan Mempublikasikan dalam Jurnal yang Bereputasi

                                                                        


    Sebagai  mahasiswa politik, tentunya harus bisa memiliki sebuah karya tulis ilmiah yaitu berupa jurnal. Pada Selasa, 12 Oktober 2021, HMPS Pemikiran Politik Islam mengadakan seminar di Gedung SBSN lt. 1 dengan tema “Pelatihan Penulisan dan Publikasi Karya Ilmiah”. Pemaparan materi tersebut disampaikan oleh kedua narasumber yang sangat luar biasa dalam bidang karya tulis, yaitu pemaparan materi pertama disampaikan oleh Bapak Dr. Ozi Setiadi, S,Sos., M.A. Pol.  dan pemaparan materi kedua disampaikan oleh Bapak Muhammad Hasan Syamsudin, M.IP. dan diakhir acara ditutup dengan segudang motivasi dari Ibu Dr. Siti Malaiha Dewi, S.Sos., M.Si. Dalam jalannya seminar tersebut dipandu oleh Mochammad Ariq Ajaba selaku moderator dan Umi Zufharoh selaku MC.

    Pemaparan materi pertama disamapaikan oleh Bapak Ozi Setiadi, S.Sos., M.A.Pol mengenai bagaimana Memahami Tata Cara Mempublikasikan Artikel Ilmiah di Jurnal Bereputasi. Mahasiswa ketika memiliki sebuah artikel / makalah apakah hanya sebatas disimpan atau akan mempublikasikannya. Tentu jawaban beliau adalah harus bisa dipublikasikan.

    Menurut beliau (Bapak Ozi), syarat utama dari publikasi jurnal adalah memiliki artikel sendiri. Makalah dari tugas kuliah dapat memiliki potensi untuk dipublikasikan apabila syarat dan gayanya sesuai dengan jurnal yang dituju. Adapun beberapa hal yang harus diperhatikan dalam memilih jurnal, diantaranya: 

1. Indeksasi Jurnal

    Yaitu mencerminkan kualitas sebuah jurnal. Biasanya didapat dari jurnal berindeks Sinta. 

2. Fokus dan Sekup

    Adapun sekup dari jurnal, bahwa judul dan materi jurnal tidak boleh berada dari luar bidang studi. Sedanhkan sekup jurnal berkaitan dengan wilayah kajiannya.

3. Gaya Selingkung

    Perlunya identifikasi dari author dalam gaya selingkung yang akan dibuat. Biasanya menyesuaikan dengan jurnal yang akan dituju.

4. Tahapan Menulis di Jurnal

    Setelah ketiga itu, yanh harus diperhatikan adalah author membuat akun untuk mengirim jurnal yang dituju. Pastikan selalu memantau email guna mengetahui perjalanan artikel. Kemudian author tidak boleh mengirimkan naskah yang sama pada jurnal yang berbeda sebelum diputuskan bahwa naskah diterima atau ditolak. 

    Selanjutnya pemaparan materi kedua disampaikan oleh Bapak Muhammad Hasan Syamsudin, M.I.P. mengenai bagaimana memahami “Tata Cara Penulisan Artikel Ilmiah Jurnal”. Apa pentingnya mahasiswa menulis artikel ilmiah? Mahasiswa dianggap mampu berpikir secara akademis, kritis, logis dan sistematis, sebagai indikator baru yang lebih teruji, menjadi bekal mahasiswa untuk menyusun curicullum vitae dan menjadi syarat kelulusan mahasiswa pada level sarjana. Stuktur artikel ilmiah terdiri dari judul, abstrak, pendahuluan, teori, metode, hasil dan pembahasan, kesimpulan dan referensi. Dalam menentukan judul harus mencerminkan pokok masalah dalam sebuah tulisan dan konsep/teori yang familiar dalam kajian sosial politik. Selanjutnya dalam menyusun abstrak  ditulis tidak boleh lebih dari 250 kata termasuk keywords dan susunan abstrak terdiri dari pengantar, tujuan penulisan, metode, ringkasan penelitian dan kata kunci. 

    Kemudian dalam menyusun pendahuluan harus ada pengantar tentang konteks sosial politik, penjelasan, pernyataan dan pertanyaan penelitian. Teori dapat berupa penjelasan sebab akibat, hubungan antar variable dan pengelompokan. Dalam menyusun metode harus tau jenis penelitian yang dilakukan dan cara yang didapat. Hasil penelitian dapat berupa tabel dan grafik dengan tambahan narasi dan pembahasan dalam karya ilmiah berisi tentang pemaknaan peneliti atas dasar hasil penelitian. Kemudian kesimpulan yang merupakan jawaban ringkas atas rumusan masalah penelitian dan yang terakhir tentang menyusun referensi, ketika menyusun referensi harus mengetahui tentang model pengutipan sumber dan penulisan yang diinginkan. Gunakan reference management tools seperti mendeley dan zotero sehingga penulisan lebih mudah dan terorganisir, sejauh ini mahasiswa lebih banyak yang menggunakan mendeley daripada  zotero.

    Pada akhir acara ditutup dengan segudang motivasi oleh Ibu Dr. Siti Malaiha Dewi, S.Sos., M.Si. selaku Kaprodi Pemikiran Politik Islam IAIN Kudus. Beliau mengatakan bahwa karya ilmiah tidak hanya berupa jurnal, karya ilmiah dapat berupa artikel dan esai. Dalam civitas akademika baik mahasiswa ataupun dosen harus memiliki sebuah karya ilmiah yang nantinya akan menjadi identitas mereka. Penulian Jurnal ada beberapa tahapan dari sinta 5 hingga sinta 1 yang merupakan peringkat tertinggi dari sebuah penulisan karya. Ketika menulis sebuah karya ilmiah, penulis dan pengelola artikel harus dari 5 benua. Sebagai mahasiswa politik bisa juga berkolaborasi dengan dosen yang nantinya akan di publish dalam jurnal politea, bahkan misal menginginkan menulis sendiri nantinya bisa bekerjasama dan dapat dipublish di jurnal politea, jurnal ekonomi maupun jurnal hukum di IAIN Kudus. Beliau berpesan bahwa kegiatan ini akan sia-sia apabila mahasiswa tidak ada yang menghasilkan karya ilmiah dan yang diaplikasikan hanya teori saja, maka dari itu mahasiswa harus mem-follow up kegiatan ini dan mulai menciptakan sebuah karya yang nantinya akan dikenal oleh masyarakat. 


Kontributor : Sri Lestari Vitta Ningsih (Mahasiswa PPI’19)

                 Fani Suci K. (Mahasiswa PPI’19)

Editor : Mochammad Ariq Ajaba (Mahasiswa PPI’19)


Prodi Pemikiran Politik Islam IAIN Kudus mengembangkan Kerjasama dengan Lembaga melalui FGD

                                                                             


    Pada hari Sabtu (2/10/2021) bertepat di Ponpes Assalam Conge, Desa Ngembalrejo, Kabupaten Kudus, prodi Pemikiran Politik Islam IAIN Kudus menyelenggarakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang bertajuk “Kepemimpinan Transformatif dan Kerjasama Program Studi Pemikiran Politik Islam”. Acara ini ditujukan untuk klaster penelitian pengembangan program studi lembaga pusat penelitian dan pengembangan masyarakat IAIN Kudus. Background dari penelitian ini ditujukan untuk prodi Pemikiran Politik Islam yang merupakan prodi paling baru di IAIN Kudus, yakni baru berdiri sekitar tahun 2016 akhir. Prodi Pemikiran Politik Islam akan menggelar akreditasi, dan salah satu poin penting dalam akreditasi yaitu tata pamong dan kerja sama, dimana kerja sama sangat signifikan untuk diangkat dalam penelitian. Kerja sama menjadi poin penting karna menyangkut relasi dan reputasi prodi Pemikiran Politik Islam dengan suatu individu atau lembaga.

    Acara tersebut menghadirkan dua narasumber yakni, Bapak Rif’an selaku Divisi Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kudus dan Ibu Arika dari Kasubbag KPU Kabupaten Kudus. Selain itu acara ini juga dihadiri para dosen dan juga sekitar 20 mahasiswa Pemikiran Politik Islam. Dalam acara ini sambutan pertama di sampaikan oleh Bapak Rofiq selaku penyelenggara FGD kali ini

    “Dari tahun 2019-2020 prodi Pemikiran Politik Islam sudah menjalin kerjasama dengan 15 lembaga. Kenapa yang saya hadirkan disini KPU dan Bawaslu  Kabupaten Kudus? Karena KPU dan Bawaslu Kabupaten Kudus itu merupakan salah satu lembaga yang program  kerjanya paling banyak dalam penyelenggara pendidikan di prodi Pemikiran Politik Islam. Nah pada kesempatann kali ini saya ingin meminta pendapat kepada kedua narasumber terkait bagaimana bentuk-bentuk kerjasamanya dan juga evaluasi kedepannya” ungkap bapak Rofiq dalam sambutannya.

Selain itu ada juga ungkapan dari Dosen Pemikiran Politik Islam yaitu Bapak Ozi setiadi

“Perkembangan prodi PPI ini cukup signifikan walaupun pada masa saat ini masih pandemi, namun aksi-aksi yang udah dilakukan baik itu oleh dosen maupun mahasiswa sudah cukup signifikan. Diantaranya melakukan kerjasama di dalam maupun luar negri kemudian lokal maupun nasional. Yang tidak kalah penting juga prodi PPI ini para mahasiswanya memperoleh beasiswa dari Bank Indonesia yang dilihat dari keseluruhan mahasiswa IAIN itu mahasiswa PPI paling banyak” ungkap dari Bapak Ozi.

    Menurut Bapak Rif’an selaku narasumber pertama beliau mengungkapkan kalau bawaslu sangat membutuhkan para alumni maupun mahasiswa PPI untuk terlibat sebagai penyelenggara di lapangan. Karena kedepannya Bawaslu dan KPU akan menjadi suatu lembaga yang permanen maka dibutuhkan kader-kader yang berlatar belakang politik Islam.

Ini merupakan langkah konkrit yang harus dibuktikan. Bawaslu itu setiap bulan menerbitkan karya-karya tulis ilmiah terkait dengan buletin yang dimiliki oleh bawaslu dan juga senantia melakukan pendalaman terkaait dengan undang-undang pemilu, karena dibawaslu itu bukan hanya sekedar melakukan pengawasan tetapi juga upaya-upaya pencegahan. Terutama terkait dengan politik uang, pelanggaran-pelanggaran kampanye dan lain sebagainya” begitu kurang lebih ungkap Bapak Rif’an.

    Tak kalah penting juga narasumber kedua yang disampaikan Ibu Arika dari Kasubag KPU Kudus. Beliau mengevaluasi para peserta magang di tahun sebelumnya yang pada saat itu hanya diberikan tugas seadanya, seperti mem-fotocopy, mengeprint, mengetik, dan pekerjaaan-pekerjaan lain yang sifatnya hanya sekedar administrasi. Hal ini sangat disanyangkan karna tanpa magang pun ini bisa diperoleh.

“Ditahun berikutnya kita benar-benar menggembleng para mahasiswa yang magang dengan memberikan program kerja, ya memang bagi mereka itu sangat sulit, ya karna kita benar-benar menekankan ini lho dunia kerja yang sebenarnya” begitu ungkap Ibu Arika.

 

Kontributor : Isnun Najib (Mahasiswa PPI’20)

Editor         : Mochammad Ariq Ajaba (Mahasiswa PPI’19)

 

HMPS PPI Gelar Aksi Peduli Lingkungan Dengan Bersih-Bersih Pantai

                                                                        


    HMPS  PPI menggelar Aksi Peduli Lingkungan Dengan Bersih-Bersih Pantai Kawasan pantai Teluk Awur Jepara, Selasa ( 21/09/2021).

    Dengan didukung pemerintah desa kegiatan ini bertempat di pantai teluk awur, kecamatan tahunan kabupaten jepara. 

    Kegiatan ini melibatkan sekitar 25 orang yang berasal dari anggota HMPS PPI IAIN Kudus 2021. Seluruh kegiatan dilaksanakan dari jam 07.30 sampai 10.00

                                    



    Kegiatan bersih pantai dimulai dari arah selatan sampai utara. Dengan mengumpulkan berbagai macam sampah, seperti plastik, daun-daunan, ranting-ranting pohon dan berbagai macam sampah lainnya sehinggga terkumpul 10 kantong plastik besar.

    Dengan dibantu staff pemerintah desa teluk awur, HMPS PPI ditemani untuk membuang sampah dari kegiatan bersih pantai tersebut ke tempat pembuangan akhir sampah. 

    Ketua HMPS PPI 2021, Ziedane Akil Gibran mengatakan kegiatan ini merupakan salah satu progam kerja dari divisi pengabdian masyarakat yang berwujud peduli terhadap lingkungan

“Gerakan bersih-bersih pantai ini diharapkan memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar pantai,” ucap ahmad sahid. 

    Selanjutnya ia berharap, untuk selalu meningkatkan motivasi dan kesadaran masyarakat sekitar untuk peduli lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan.

    Sementara itu, pemerintah desa teluk awur berharap kegiatan bersih-bersih ini pantai dapat terus berlanjut .

    Sebagai ucapan terima kasih, panitia inti dari kegiatan bersih pantai memberikan cinderamata sebagai kenang-kenangan dan tempat sampah kepada pemerintah desa teluk awur. 

                                




( Panitia Kegiatan Bersih Pantai HMPS PPI )

Demi Terwujudnya Antusias Kepenulisan bagi Mahasiswa, HMPS PPI Gelar Pelatihan Karya Tulis Ilmiah

                                                                                    


    Sebagai mahasiswa baru, tentu akan dibekali beberapa pelatihan-pelatihan sebagai modal untuk proses perkuliahan yang akan dijalani, salah satu pelatihan yang diterima mahasiswa baru PPI IAIN Kudus yaitu Pelatihan Karya tulis ilmiah yang dilaksanakan oleh HMPS PPI pada hari Selasa, 14 September 2021 bertempat di Gedung PKM Kampus Barat IAIN Kudus. Kegiatan tersebut terdapat dua pemateri yakni Bapak M. Nur Rofiq Addiansyah, S.IP., M.A. dan Ibu Novian Uticha Sally, M.A. Keduanya merupakan Dosen PPI IAIN Kudus. Tak lupa kegiatan tersebut juga terdapat Putri Damayanti (Mahasiswa PPI’20) sebagai moderator dan Umi Zufaroh (Mahasiswa PPI’19) sebagai MC.

    Memasuki nuansa materi pertama yang disampaikan oleh Bapak Rofiq, pada dasarnya karya ilmiah disebut juga sebagai tulisan akademik. Penulisan akademik adalah jenis penulisan yang menggunakan tata cara dan kaidah-kaidah tertentu yang bisa diterima masyarakat ilmiah atau komunitas akademik. Karya ilmiah bisa dikatakan erat dengan dunia pendidikan dan penelitian. Kebanyakan karya ilmiah yang diterbitkan merupakan hasil dari riset yang dilakukan lembaga penelitian dan pendidikan.

    “Mahasiswa harus bisa menulis karya ilmiah, karena karya ilmiah merupakan suatu kewajiban dalam tugas-tugas kuliah, beasiswa, dan sebagai kompetensi untuk upgrade diri, serta berpotensi mendatangkan uang” kata Bapak Rofiq.

    Salah satu contoh karya ilmiah yang disampaikan adalah esai. Esai merupakan suatu karangan tulisan dalam bentuk opini penulis yang membahas tentang suatu masalah tertentu secara subjektif dan argumentatif. Dalam penulisan esai ada beberapa sturtuk yaitu: pertama judul, pada bagian judul itu berisi masalah yang akan dibahas yang singkat, informatif, dan rumusan masalah yang jelas dan problematik. Kedua, pendahuluan esai, dalam pendahuluan esai harus fokus menjelaskan apa yang akan ditulis dan signifikansi/arti penting dalam tulisan. Ketiga, pembahasan (isi), pembahasan ini harus argumentatif dan informatif, 60% dari keseluruhan isi, sistematis point to point, didukung data yang jelas. Keempat, berisi penutup,  yang isinya berupa kesimpulan dari semua isi tulisan dan memberikan saran serta rekomendasi.

    Pada akhir penjelasannya, beliau menyampaikan sebuah statement berasal dari tokoh terkemuka bernama Pramoedya Ananta Toer, yakni “orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, namanya akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah”.

    Selanjutnya, memasuki materi kedua yang disampaikan oleh Ibu Novian. Beliau lebih menekankan secara jelas pengembangan karya tulis ilmiah, yang mana di dalamnya terdapat pembagian jenis karya tulis ilmiah, kaidah-kaidah karya tulis ilmiah, dan tahap-tahap penulisan karya ilmiah.

“Jika ingin menulis suatu karya ilmiah, pastikan kalian bertanya kepada diri kalian sendiri, apa yang akan kalian tulis? Untuk apa kalian tulis? Dan bagaimana cara kalian menulis karya tulis ilmiahnya?” tutur Ibu Novian.

Selain itu, beliau juga menjelaskan secara runtut sistematika penulisan jurnal, meliputi :

1. Judul 

2. Nama penulis dan asal instansi penulis 

3. Abstrak (Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia) 

4. Kata-kata kunci 

5. Pendahuluan (Latar belakang, Masalah, Tujuan, Kerangka Teori, Metode) 

6. Hasil dan Pembahasan (dalam Bab dan Subbab) 

7. Penutup (Simpulan, Hambatan, Saran) 

8. Catatan dan Daftar Pustaka


Kontributor : M. Farkhan (Mahasiswa PPI’20)


Seni Jalanan Mural : Ancaman bagi Elit Politik?

                                                                                  

           sumber gambar : https://images.app.goo.gl/QVkqgoExxWH7t6wf9
 

    Beberapa waktu terakhir, publik diperlihatkan akan fenomena aksi kelompok masyarakat melontarkan pesan (condong mengarah kritikan) kepada jajaran elit politik melalui seni mural. Tak tanggung-tanggung, aksi tersebut dilakukan di berbagai penjuru Nusantara secara serempak dan berkelanjutan. Menurut pandangan penulis, kelompok “Gejayan Memanggil” lah yang menjadi pemrakarsa seruan aksi tersebut, setelah sebelumnya beberapa karya mural masyarakat kedapati dihapus oleh sekelompok yang disinyalir aparat pemerintah.

Adapun titik permasalahan yang bisa penulis tangkap yakni pada perspektif street artist (seniman jalanan), mereka membuat mural tersebut sebagai bentuk wujud penyampaian kritik terhadap jajaran elit politik atau pemerintah yang tidak bisa meminimalisir virus covid-19 secara maksimal, ditambah dengan adanya kebijakan yang berlaku berupa pembatasan kegiatan masyarakat atau dikenal dengan sebutan PPKM. Oleh karena PPKM, yang secara terus menerus diperpanjang, mayoritas kondisi masyarakat menjadi “tercekik”.

Di lain pihak, dalam perspektif aparat pemerintah, mereka berargumen bahwa mural tersebut dihapus lantaran substansinya mengandung unsur provokatif, dimana sifatnya dapat menghasut khalayak luas. Aparat pemerintah tak hanya menghapus mural tersebut, melainkan juga mencari, menangkap, dan membawa ke ranah hukum. Belum lagi aspek status legalitas juga dipersoalkan dalam pembuatan mural di ruang publik tersebut.

Sebagaimana yang kita ketahui, sejauh ini sudah ada 3 mural sepengetahuan penulis yang dihapus oleh pihak berwenang, diantaranya mural “Jokowi 404:Not Found” (Batuceper, Tangerang, Banten), lalu mural “Dipaksa Sehat di Negara Sakit” (Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur), dan mural “Tuhan Aku Lapar” (Jalan Aria Wangsakara, Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Banten). Mengenai permasalahan tersebut, bagaimana pandangan dan solusi perspektif penulis? Sebelum mengutarakannya, mari kita kaji dan pahami bersama. 

Pada dasarnya, negara Indonesia adalah negara yang berbasis paham demokrasi, tepatnya demokrasi Pancasila. Salah satu ciri negara demokrasi adalah adanya kebebasan berpendapat, menyampaikan aspirasi ke ruang publik, dan dalam melaksanakan hal tersebut tidak dibatasi atau tidak diperlakukan secara refresif. Itu berarti, masyarakat sah-sah saja dalam menuangkan ekspresi berpendapat. Sebagaimana dalam Pasal 28E ayat 2 UUD 1945 berbunyi “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya.” Dan Pasal 28E ayat 3 UUD 1945 berbunyi “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”

Secara hukum sudah jelas diatur dalam undang-undang sebagaimana yang telah jelaskan tadi, namun fakta di lapangan justru berbanding berbalik. Terbesit penulis muncul pertanyaan, sudahkah negara maksimal dalam memberikan kebebasan berpendapat tersebut terhadap rakyatnya? Sudah maksimal kah? Jelas belum. Kita refleksikan dengan permasalahan seni mural di ruang publik yang justru mendapat tindakan pencegahan oleh aparat pemerintah berupa penghapusan mural bahkan pembuatnya juga turut terseret ke ranah hukum. Adil kah? 

Menyikapi hal tersebut perlu dikupas secara runtut. Mari kita renungkan, penulis mengambil dari sebuah pepatah yakni “Tak akan ada asap jika tak ada api.” Para seniman mengekspresikan pendapat melalui mural mustahil jika tak ada penyebabnya, jika mengaca pada substansi mural yang tengah beredar, penulis menyimpulkan rata-rata mural tersebut mengekspresikan bahwa pemerintah belum maksimal dalam menangani pandemi covid-19, disamping itu juga ketidaksetujuan terhadap kebijakan PPKM di daerah setempat. PPKM hanya garis besarnya, lebih dalam lagi menyangkut persoalan pembagian bansos yang kurang merata hingga mengakibatkan kurangnya kesejahteraan rakyat. Itulah mengapa masyarakat utamanya seniman membuat mural yang berisi kritikan terhadap pemerintah. Jelas kritikan bukan hinaan. Sayangnya, mungkin kurangnya kesepemahaman antara masyarakat dan aparat pemerintah menyebabkan tindakan yang penulis rasa menyudutkan masyarakat (pemural). Tak ada ruang dialog terlebih dahulu antara kedua belah pihak (masyarakat dengan pemerintah), langsung dihapus bahkan pelakunya akan ditangkap dan dibawa ke ranah hukum. Hal tersebut seolah-olah masyarakat dibungkam keberlangsungan dalam menyatakan pendapat dan kritikan. Apakah membuat mural dianggap telah melakukan kriminalisasi? Menuai ancaman bagi tatanan negeri khususnya elit politik? Jika tidak, mengapa perlakuan yang didapati pemural sampai dengan ditangkap dan dibawa ke ranah hukum? Kembali penulis tanyakan sekali lagi, adil kah?

Itulah mengapa fenomena penyampaian pesan melalui mural sempat digerakkan secara masif sebagai bentuk perlawanan oleh kelompok masyarakat. Sebagaimana ungkapan Wiji Thukul “Apabila usul ditolak tanpa ditimbang, suara dibungkam kritik dilarang tanpa alasan, dituduh subversif dan mengganggu keamanan, maka hanya ada satu kata: LAWAN!”. Pecahlah gerakan pembuatan mural di berbagai daerah setempat.

Semestinya, harus ada ruang dialog terlebih dahulu antara kelompok masyarakat dengan pemerintah sebelum langsung meniban mural-mural tersebut supaya dapat menuai kesepemahan antar kedua belah pihak dan tidak menimbulkan pernyataan yang multitafsir. Sebenarnya, penulis tidak terlalu mempermasalahkan jika beberapa mural dihapus, itu menandakan bahwa pesan yang ingin disampaikan sudah tersampaikan, dan pasti pemural tidak akan mempermasalahkan karena jika satu mural dihapus, masih ada ratusan mural lainnya yang akan tetap tergambarkan. Dan justru memastikan bahwa masyarakat sedang dalam keadaan “dibungkam”. Sayangnya, justru merembet hingga penangkapan pemuralnya. Perlu lebih dipertimbangkan lagi soal keadilan disituasi seperti itu. Jika elit politik mengklaim bahwa tindakan pemural tersebut keliru dalam aspek legalitas nya, bagaimana dengan baliho para elit politik yang terpampang di ruang publik sana? Secara legalitas jelas legal, tetapi etis kah? Dipasang disaat kondisi sedang belum pulih seperti ini, pasti ada yang terganggu.  

Sama-sama menyuarakan pendapat, paling tidak jangan sampai ada yang merasa dirugikan. Penulis berharap, adanya ruang publik supaya dapat berujung kesepemahaman yang baik antara masyarakat dengan elit politik. Dan seni mural tetap bergaung sebagaimana mestinya tanpa adanya reduksi dan tindakan represif dari pihak mana saja. Tetaplah berkespresi wahai street artist!.

Kontributor: Mochammad Ariq Ajaba


PPL KPU Kudus Laksanakan Pemaparan Progam Kerja dan Penutupan Kegiatan

                                                                         


    Bu Naily: Karena praktik pengalaman lapangan tidak berarti harus di administrative, tapi bagaimana mahasiswa bisa mengaplikasikan materi yang sudah diperoleh di perkuliahan pada lembaga tempat PPL

    Pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) Program Studi Pemikiran Politik Islam (PPI) telah berakhir. Tim PPL di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus melaksanakan penutupan dan pemaparan program kerja pada Senin (30/8/2021).

    Acara penutupan dan pemaparan program kerja dihadiri langsung oleh ketua KPU Kudus beserta komisioner dan kepala bagian. Hadir pula dosen pimbimbing lapangan, Umi Qodarsasi untuk mendampingi dan memantau jalannya presentasi.

    Dalam sambutannya, Kepala KPU Kudus Naily Syarifah mengatakan penyelenggaraan PPL ini sebagai bentuk pengaplikasian materi perkuliahan pada lembaga terkait.

    “Karena praktik pengalaman lapangan tidak mengurusi administratif. Tapi bagaimana mahasiswa bisa mengaplikasikan materi yang diperoleh di perkuliahan pada lembaga tempat PPL,” kata Ibu Naily.

    Pada tahap pemaparan, kesepuluh mahasiswa diminta mempresentasikan hasil program kerja yang dilaksanakan selama PPL.Tturut disampaikan pula evaluasi dan sanggahan penyelenggaraan program kerja.

Adapun program kerja yang dilakukan, yaitu:

1. Podcast dengan tema independensi, integritas, dan profesionalisme penyelenggara pemilu. Program kerja ini menggandeng komisioner KPU Kudus, Ahmad Kholil, M.Pd.

2. Video sosialilsasi berupa film dan iklan masyarakat masyarakat berjudul “Selagi Masih Muda, Peduli Demokrasi”. Pembimbing program kerja ini adalah Miftahurrohmah, S.Pd., M.Sc

3. Jurnal riset dengan judul “Pengetahuan dan Persepsi Pelajar Terhadap Pemilu (Studi Kasus Pelajar SMA/sederajat di Kabupaten Kudus)”. Pembimbing program kerja ini adalah Dhani Kurniawan, SE., M.Si.

Mengenai podcast, Pak Alan (panggilan akrab Bapak Ahmad Kholil) menyampaikan evaluasi terhadap mahasiswa yang bertindak sebagai pewawancara. Dikatakan bahwa pewawancara masih belum yakin terhadap ucapannya. 

    Meskipun begitu, dirinya mengapresiasi keberanian pewawancara yang dinilai mampu mengikuti alur pembicaraan.

    Tim video sosialisasi meminta tambahan waktu lantaran keterbatasan perangkat sehingga editing belum terlaksana optimal. Menanggapi hal ini, Ibu Miftahurrohmah memaklumi dan bersedia memberi tambahan waktu.

    “Membuat film dalam waktu tiga minggu itu sudah luar biasa. Dari membuat naskah, proses syuting, sampai editing. Proses editing itu biasanya satu sampai dua minggu. Jadi saya maklumi, saya beri tambahan waktu untuk diedit kembali,” kata dia.

Adapun bagi tim jurnal riset, Ibu Naily mengapresiasi upaya rekomendasi pembentukan duta pemilu untuk pendidikan politik milenial.

    Mengakhiri penutupan, staf Subbagian Teknis Pemilu dan Hubungan Masyarakat sekaligus pembimbing lapangan, Arika Yustafida Nafisa, S.AB, menyampaikan apresiasi dan rasa terimakasihnya.

    “Terima kasih pada teman-teman mahasiswa karena sudah melaksanakan tugas dengan baik. Menuntaskan tiga program kerja dalam tiga minggu itu nggak gampang. Jadi kami mengapresiasi kerja keras teman-teman. Semoga ada tindak lanjut lagi,” ungkapnya.

Kontributor : Melina Nurul Khofifah ( Mahasiswa PPI’18 )


About

Institut Agama Islam Negeri Kudus Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam Program Studi Pemikiran Politik Islam

Visi

Menjadikan Program Studi Unggul di Bidang Pemikiran Politik Islam Berbasis Islam Terapan pada Level Nasional Tahun 2023.

Misi

1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran pada Program Studi Pemikiran Politik Islam berbasis nilai-nilai Islam Terapan yang humanis, aplikatif, dan produktif.
2. Menyelenggarakan penelitian dalam bidang Pemikiran Politik Islam berbasis Islam Terapan serta mempublikasikan di jurnal nasional.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang pemikiran politik Islam berbasis nilai-nilai Islam Terapan yang humanis, aplikatif, dan produktif.

Address:

Jl. Gondangmanis No.51, Ngembal Rejo, Ngembalrejo, Kec. Bae, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah 59322

Our Mail Addrees

hmpsppiiainkudus@gmail.com