Artikel

Read More

Berita

Read More

Opini

Read More

Puisi

Read More

Recent Posts

Demi Terwujudnya Antusias Kepenulisan bagi Mahasiswa, HMPS PPI Gelar Pelatihan Karya Tulis Ilmiah

                                                                                    


    Sebagai mahasiswa baru, tentu akan dibekali beberapa pelatihan-pelatihan sebagai modal untuk proses perkuliahan yang akan dijalani, salah satu pelatihan yang diterima mahasiswa baru PPI IAIN Kudus yaitu Pelatihan Karya tulis ilmiah yang dilaksanakan oleh HMPS PPI pada hari Selasa, 14 September 2021 bertempat di Gedung PKM Kampus Barat IAIN Kudus. Kegiatan tersebut terdapat dua pemateri yakni Bapak M. Nur Rofiq Addiansyah, S.IP., M.A. dan Ibu Novian Uticha Sally, M.A. Keduanya merupakan Dosen PPI IAIN Kudus. Tak lupa kegiatan tersebut juga terdapat Putri Damayanti (Mahasiswa PPI’20) sebagai moderator dan Umi Zufaroh (Mahasiswa PPI’19) sebagai MC.

    Memasuki nuansa materi pertama yang disampaikan oleh Bapak Rofiq, pada dasarnya karya ilmiah disebut juga sebagai tulisan akademik. Penulisan akademik adalah jenis penulisan yang menggunakan tata cara dan kaidah-kaidah tertentu yang bisa diterima masyarakat ilmiah atau komunitas akademik. Karya ilmiah bisa dikatakan erat dengan dunia pendidikan dan penelitian. Kebanyakan karya ilmiah yang diterbitkan merupakan hasil dari riset yang dilakukan lembaga penelitian dan pendidikan.

    “Mahasiswa harus bisa menulis karya ilmiah, karena karya ilmiah merupakan suatu kewajiban dalam tugas-tugas kuliah, beasiswa, dan sebagai kompetensi untuk upgrade diri, serta berpotensi mendatangkan uang” kata Bapak Rofiq.

    Salah satu contoh karya ilmiah yang disampaikan adalah esai. Esai merupakan suatu karangan tulisan dalam bentuk opini penulis yang membahas tentang suatu masalah tertentu secara subjektif dan argumentatif. Dalam penulisan esai ada beberapa sturtuk yaitu: pertama judul, pada bagian judul itu berisi masalah yang akan dibahas yang singkat, informatif, dan rumusan masalah yang jelas dan problematik. Kedua, pendahuluan esai, dalam pendahuluan esai harus fokus menjelaskan apa yang akan ditulis dan signifikansi/arti penting dalam tulisan. Ketiga, pembahasan (isi), pembahasan ini harus argumentatif dan informatif, 60% dari keseluruhan isi, sistematis point to point, didukung data yang jelas. Keempat, berisi penutup,  yang isinya berupa kesimpulan dari semua isi tulisan dan memberikan saran serta rekomendasi.

    Pada akhir penjelasannya, beliau menyampaikan sebuah statement berasal dari tokoh terkemuka bernama Pramoedya Ananta Toer, yakni “orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, namanya akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah”.

    Selanjutnya, memasuki materi kedua yang disampaikan oleh Ibu Novian. Beliau lebih menekankan secara jelas pengembangan karya tulis ilmiah, yang mana di dalamnya terdapat pembagian jenis karya tulis ilmiah, kaidah-kaidah karya tulis ilmiah, dan tahap-tahap penulisan karya ilmiah.

“Jika ingin menulis suatu karya ilmiah, pastikan kalian bertanya kepada diri kalian sendiri, apa yang akan kalian tulis? Untuk apa kalian tulis? Dan bagaimana cara kalian menulis karya tulis ilmiahnya?” tutur Ibu Novian.

Selain itu, beliau juga menjelaskan secara runtut sistematika penulisan jurnal, meliputi :

1. Judul 

2. Nama penulis dan asal instansi penulis 

3. Abstrak (Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia) 

4. Kata-kata kunci 

5. Pendahuluan (Latar belakang, Masalah, Tujuan, Kerangka Teori, Metode) 

6. Hasil dan Pembahasan (dalam Bab dan Subbab) 

7. Penutup (Simpulan, Hambatan, Saran) 

8. Catatan dan Daftar Pustaka


Kontributor : M. Farkhan (Mahasiswa PPI’20)


Seni Jalanan Mural : Ancaman bagi Elit Politik?

                                                                                  

           sumber gambar : https://images.app.goo.gl/QVkqgoExxWH7t6wf9
 

    Beberapa waktu terakhir, publik diperlihatkan akan fenomena aksi kelompok masyarakat melontarkan pesan (condong mengarah kritikan) kepada jajaran elit politik melalui seni mural. Tak tanggung-tanggung, aksi tersebut dilakukan di berbagai penjuru Nusantara secara serempak dan berkelanjutan. Menurut pandangan penulis, kelompok “Gejayan Memanggil” lah yang menjadi pemrakarsa seruan aksi tersebut, setelah sebelumnya beberapa karya mural masyarakat kedapati dihapus oleh sekelompok yang disinyalir aparat pemerintah.

Adapun titik permasalahan yang bisa penulis tangkap yakni pada perspektif street artist (seniman jalanan), mereka membuat mural tersebut sebagai bentuk wujud penyampaian kritik terhadap jajaran elit politik atau pemerintah yang tidak bisa meminimalisir virus covid-19 secara maksimal, ditambah dengan adanya kebijakan yang berlaku berupa pembatasan kegiatan masyarakat atau dikenal dengan sebutan PPKM. Oleh karena PPKM, yang secara terus menerus diperpanjang, mayoritas kondisi masyarakat menjadi “tercekik”.

Di lain pihak, dalam perspektif aparat pemerintah, mereka berargumen bahwa mural tersebut dihapus lantaran substansinya mengandung unsur provokatif, dimana sifatnya dapat menghasut khalayak luas. Aparat pemerintah tak hanya menghapus mural tersebut, melainkan juga mencari, menangkap, dan membawa ke ranah hukum. Belum lagi aspek status legalitas juga dipersoalkan dalam pembuatan mural di ruang publik tersebut.

Sebagaimana yang kita ketahui, sejauh ini sudah ada 3 mural sepengetahuan penulis yang dihapus oleh pihak berwenang, diantaranya mural “Jokowi 404:Not Found” (Batuceper, Tangerang, Banten), lalu mural “Dipaksa Sehat di Negara Sakit” (Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur), dan mural “Tuhan Aku Lapar” (Jalan Aria Wangsakara, Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Banten). Mengenai permasalahan tersebut, bagaimana pandangan dan solusi perspektif penulis? Sebelum mengutarakannya, mari kita kaji dan pahami bersama. 

Pada dasarnya, negara Indonesia adalah negara yang berbasis paham demokrasi, tepatnya demokrasi Pancasila. Salah satu ciri negara demokrasi adalah adanya kebebasan berpendapat, menyampaikan aspirasi ke ruang publik, dan dalam melaksanakan hal tersebut tidak dibatasi atau tidak diperlakukan secara refresif. Itu berarti, masyarakat sah-sah saja dalam menuangkan ekspresi berpendapat. Sebagaimana dalam Pasal 28E ayat 2 UUD 1945 berbunyi “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya.” Dan Pasal 28E ayat 3 UUD 1945 berbunyi “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”

Secara hukum sudah jelas diatur dalam undang-undang sebagaimana yang telah jelaskan tadi, namun fakta di lapangan justru berbanding berbalik. Terbesit penulis muncul pertanyaan, sudahkah negara maksimal dalam memberikan kebebasan berpendapat tersebut terhadap rakyatnya? Sudah maksimal kah? Jelas belum. Kita refleksikan dengan permasalahan seni mural di ruang publik yang justru mendapat tindakan pencegahan oleh aparat pemerintah berupa penghapusan mural bahkan pembuatnya juga turut terseret ke ranah hukum. Adil kah? 

Menyikapi hal tersebut perlu dikupas secara runtut. Mari kita renungkan, penulis mengambil dari sebuah pepatah yakni “Tak akan ada asap jika tak ada api.” Para seniman mengekspresikan pendapat melalui mural mustahil jika tak ada penyebabnya, jika mengaca pada substansi mural yang tengah beredar, penulis menyimpulkan rata-rata mural tersebut mengekspresikan bahwa pemerintah belum maksimal dalam menangani pandemi covid-19, disamping itu juga ketidaksetujuan terhadap kebijakan PPKM di daerah setempat. PPKM hanya garis besarnya, lebih dalam lagi menyangkut persoalan pembagian bansos yang kurang merata hingga mengakibatkan kurangnya kesejahteraan rakyat. Itulah mengapa masyarakat utamanya seniman membuat mural yang berisi kritikan terhadap pemerintah. Jelas kritikan bukan hinaan. Sayangnya, mungkin kurangnya kesepemahaman antara masyarakat dan aparat pemerintah menyebabkan tindakan yang penulis rasa menyudutkan masyarakat (pemural). Tak ada ruang dialog terlebih dahulu antara kedua belah pihak (masyarakat dengan pemerintah), langsung dihapus bahkan pelakunya akan ditangkap dan dibawa ke ranah hukum. Hal tersebut seolah-olah masyarakat dibungkam keberlangsungan dalam menyatakan pendapat dan kritikan. Apakah membuat mural dianggap telah melakukan kriminalisasi? Menuai ancaman bagi tatanan negeri khususnya elit politik? Jika tidak, mengapa perlakuan yang didapati pemural sampai dengan ditangkap dan dibawa ke ranah hukum? Kembali penulis tanyakan sekali lagi, adil kah?

Itulah mengapa fenomena penyampaian pesan melalui mural sempat digerakkan secara masif sebagai bentuk perlawanan oleh kelompok masyarakat. Sebagaimana ungkapan Wiji Thukul “Apabila usul ditolak tanpa ditimbang, suara dibungkam kritik dilarang tanpa alasan, dituduh subversif dan mengganggu keamanan, maka hanya ada satu kata: LAWAN!”. Pecahlah gerakan pembuatan mural di berbagai daerah setempat.

Semestinya, harus ada ruang dialog terlebih dahulu antara kelompok masyarakat dengan pemerintah sebelum langsung meniban mural-mural tersebut supaya dapat menuai kesepemahan antar kedua belah pihak dan tidak menimbulkan pernyataan yang multitafsir. Sebenarnya, penulis tidak terlalu mempermasalahkan jika beberapa mural dihapus, itu menandakan bahwa pesan yang ingin disampaikan sudah tersampaikan, dan pasti pemural tidak akan mempermasalahkan karena jika satu mural dihapus, masih ada ratusan mural lainnya yang akan tetap tergambarkan. Dan justru memastikan bahwa masyarakat sedang dalam keadaan “dibungkam”. Sayangnya, justru merembet hingga penangkapan pemuralnya. Perlu lebih dipertimbangkan lagi soal keadilan disituasi seperti itu. Jika elit politik mengklaim bahwa tindakan pemural tersebut keliru dalam aspek legalitas nya, bagaimana dengan baliho para elit politik yang terpampang di ruang publik sana? Secara legalitas jelas legal, tetapi etis kah? Dipasang disaat kondisi sedang belum pulih seperti ini, pasti ada yang terganggu.  

Sama-sama menyuarakan pendapat, paling tidak jangan sampai ada yang merasa dirugikan. Penulis berharap, adanya ruang publik supaya dapat berujung kesepemahaman yang baik antara masyarakat dengan elit politik. Dan seni mural tetap bergaung sebagaimana mestinya tanpa adanya reduksi dan tindakan represif dari pihak mana saja. Tetaplah berkespresi wahai street artist!.

Kontributor: Mochammad Ariq Ajaba


PPL KPU Kudus Laksanakan Pemaparan Progam Kerja dan Penutupan Kegiatan

                                                                         


    Bu Naily: Karena praktik pengalaman lapangan tidak berarti harus di administrative, tapi bagaimana mahasiswa bisa mengaplikasikan materi yang sudah diperoleh di perkuliahan pada lembaga tempat PPL

    Pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) Program Studi Pemikiran Politik Islam (PPI) telah berakhir. Tim PPL di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus melaksanakan penutupan dan pemaparan program kerja pada Senin (30/8/2021).

    Acara penutupan dan pemaparan program kerja dihadiri langsung oleh ketua KPU Kudus beserta komisioner dan kepala bagian. Hadir pula dosen pimbimbing lapangan, Umi Qodarsasi untuk mendampingi dan memantau jalannya presentasi.

    Dalam sambutannya, Kepala KPU Kudus Naily Syarifah mengatakan penyelenggaraan PPL ini sebagai bentuk pengaplikasian materi perkuliahan pada lembaga terkait.

    “Karena praktik pengalaman lapangan tidak mengurusi administratif. Tapi bagaimana mahasiswa bisa mengaplikasikan materi yang diperoleh di perkuliahan pada lembaga tempat PPL,” kata Ibu Naily.

    Pada tahap pemaparan, kesepuluh mahasiswa diminta mempresentasikan hasil program kerja yang dilaksanakan selama PPL.Tturut disampaikan pula evaluasi dan sanggahan penyelenggaraan program kerja.

Adapun program kerja yang dilakukan, yaitu:

1. Podcast dengan tema independensi, integritas, dan profesionalisme penyelenggara pemilu. Program kerja ini menggandeng komisioner KPU Kudus, Ahmad Kholil, M.Pd.

2. Video sosialilsasi berupa film dan iklan masyarakat masyarakat berjudul “Selagi Masih Muda, Peduli Demokrasi”. Pembimbing program kerja ini adalah Miftahurrohmah, S.Pd., M.Sc

3. Jurnal riset dengan judul “Pengetahuan dan Persepsi Pelajar Terhadap Pemilu (Studi Kasus Pelajar SMA/sederajat di Kabupaten Kudus)”. Pembimbing program kerja ini adalah Dhani Kurniawan, SE., M.Si.

Mengenai podcast, Pak Alan (panggilan akrab Bapak Ahmad Kholil) menyampaikan evaluasi terhadap mahasiswa yang bertindak sebagai pewawancara. Dikatakan bahwa pewawancara masih belum yakin terhadap ucapannya. 

    Meskipun begitu, dirinya mengapresiasi keberanian pewawancara yang dinilai mampu mengikuti alur pembicaraan.

    Tim video sosialisasi meminta tambahan waktu lantaran keterbatasan perangkat sehingga editing belum terlaksana optimal. Menanggapi hal ini, Ibu Miftahurrohmah memaklumi dan bersedia memberi tambahan waktu.

    “Membuat film dalam waktu tiga minggu itu sudah luar biasa. Dari membuat naskah, proses syuting, sampai editing. Proses editing itu biasanya satu sampai dua minggu. Jadi saya maklumi, saya beri tambahan waktu untuk diedit kembali,” kata dia.

Adapun bagi tim jurnal riset, Ibu Naily mengapresiasi upaya rekomendasi pembentukan duta pemilu untuk pendidikan politik milenial.

    Mengakhiri penutupan, staf Subbagian Teknis Pemilu dan Hubungan Masyarakat sekaligus pembimbing lapangan, Arika Yustafida Nafisa, S.AB, menyampaikan apresiasi dan rasa terimakasihnya.

    “Terima kasih pada teman-teman mahasiswa karena sudah melaksanakan tugas dengan baik. Menuntaskan tiga program kerja dalam tiga minggu itu nggak gampang. Jadi kami mengapresiasi kerja keras teman-teman. Semoga ada tindak lanjut lagi,” ungkapnya.

Kontributor : Melina Nurul Khofifah ( Mahasiswa PPI’18 )


DPRD Grobogan: Siap Membantu Mahasiswa Memperoleh Data dan Informasi DPRD

                                                                                


Grobogan - Setelah kurang lebih selama 3 minggu sejak tanggal 9 Agustus 2012 s/d 30 Agustus 2021 mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam, Program Studi Pemikiran Politik Islam telah selesai melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di DPRD Kabupaten Grobogan. Acara penutupan sekaligus penyerahan cinderamata dilaksanakan tepat pada hari terakhir PPL, Senin (30/08/2021).

    Acara tersebut dilaksanakan secara informal di ruangan sekretaris DPRD dan tentunya tetap mematuhi protokol kesehatan. Dalam acara tersebut diikuti oleh seluruh mahasiswa PPL, dosen pembimbing lapangan, Sekretaris DPRD Kabupaten Grobogan dan Kabag publikasi dan dokumentasi. Bapak M. Nur Rofiq Ardiansyah, S,IP., M.A. selaku DPL mengucapkan terima kasih kepada pihak DPRD Grobogan karena telah bersedia berbagi pengalaman dan ilmu dengan mahasiswa PPL selama kurang lebih 3 minggu terakhir. Selain itu, Pak Rofiq berharap pihak DPRD tetap mau membantu mahasiswa PPL untuk memperoleh informasi dan data meskipun PPL telah berakhir atau selesai.

    Drs. Padmo MH selaku sekretaris DPRD Kabupaten Grobogan dalam sambutannya menyampaikan bahwa mahasiswa PPL IAIN Kudus cukup kooperatif dan aktif dalam melaksanakan PPL di DPRD Kabupaten Grobogan. Mahasiswa PPL juga banyak membantu pihak DPRD dalam melakukan beberapa hal seperti membantu mempersiapkan rapat, membantu pekerjaan humas dan yang lainnya. Selain itu, program kerja mahasiswa PPL juga sangat kreatif yakni membuat podcast yang berhubungan dengan Parlemen. Bahkan tak hanya sekali, podcast diadakan dua kali. Podcast yang pertama bertemakan strategi legislator daerah dalam menghadapi pandemi aksi dan gagasan DPRD Grobogan. Dalam podcast pertama ini yang menjadi narasumber adalah Bapak Agus Siswanto, S.Sos yang merupakan ketua DPRD Kabupaten Grobogan dan yang menjadi Host adalah Endang Susanti mahasiswa PPL IAIN Kudus. Sedangkan Podcast yang kedua bertemakan Peran dan pengaruh legislator perempuan DPRD Grobogan dalam membuat kebijakan di Parlemen. Dalam podcast ini yang menjadi narasumber ialah Ibu Hj. Lusia Indah Artani, SE yang merupakan Legislator Perempuan di DPRD Grobogan dan Hostnya Sinta Nabela mahasiswa PPL IAIN Kudus.

    Sekretaris DPRD berpesan kepada mahasiswa PPL apabila ada perbedaan antara teori yang didapatkan di kampus dengan praktek lapangan di DPRD Grobogan ini agar dipahami sebagai keluasan ilmu. Pak Padmo berharap semoga ilmu dan pengalaman yang didapat selama PPL di DPRD Grobogan dapat bermanfaat di kemudian hari. Meskipun PPL telah berakhir tiba pihak DPRD Grobogan masih membuka lebar dan siap membantu mahasiswa baik itu meminta data dan informasi seputar DPRD Grobogan maupun mahasiswa yang ingin melakukan penelitian di sana.

    Setelah sambutan selesai acara dilanjutkan dengan penyerahan Memorandum of Understanding (MoU) kepada sekretaris DPRD Grobogan dan yang terakhir penyerahan cinderamata yang dilakukan oleh mahasiswa PPL kepada ketua DPRD Grobogan yakni Bapak Agus Siswanto, S.sos. Dalam penyerahan tersebut ketua DPRD berpesan kepada mahasiswa PPL untuk terus bersemangat dan bersabar dalam meraih cita-cita selain itu ketua DPRD Grobogan berterima kasih karena selama 3 minggu telah membantu pihak DPRD dan memohon maaf kepada mahasiswa PPL apabila ada perbuatan maupun perkataan staf DPRD yang kurang berkenan. Setelah itu dilanjut sesi foto bersama antara mahasiswa DPR Kabag dokumentasi dan publikasi serta sekretaris DPRD juga foto bersama antara mahasiswa dengan ketua DPRD Grobogan. 

                                                                          


Kontributor: Endang Susanti (Mahasiswa PPI’18)


Langkah Awal Kaum Muda: Meningkatkan Kesadaran Akan Pentingnya Pengawasan Pemilu

                                 

Gambar 1.1 (Penyerahan Mahasiswa PPI IAIN Kudus kepada BAWASLU Provinsi Jawa Tengah)


    Praktik Profesi Lapangan (PPL) merupakan salah satu mata kuliah wajib bagi mahasiswa tingkat akhir, dan ini juga menjadi syarat sebelum melaksanakan skripsi. Tahun 2021 ini menjadi langkah pertama Program studi Pemikiran Politik Islam, IAIN Kudus untuk melaksanakan Praktik Profesi Lapangan (PPL) bagi mahasiswa angkatan 2018 nya secara offline. Kegiatan berlangsung pada tanggal 09-30 Agustus 2021, dengan tetap menerapkan dan menjaga protokol kesehatan sebagai bentuk pencegah wabah covid-19.

    Pada kesempatan kali ini, ada enam mahasiswa PPI angkatan 2018 yang ditempatkan di Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Provinsi Jawa Tengah. Pembukaan PPL dilaksanakan secara non-formal pada Kamis (12 Agustus 2021) oleh Kaprodi Pemikiran Politik Islam, Dr. Siti Malaiha Dewi, S.Sos., M.S.I dan disambut hangat oleh KASUBBAG Administrasi Sekretariat BAWASLU Provinsi Jawa Tengah, Drs. Setyo Pramudi, sebagai perwakilan dari ketua BAWASLU Provinsi Jawa Tengah.

    Pada pembukaan yang dilaksanakan pagi menjelang siang ini, menjadi sebuah tanda diterimanya enam mahasiswa PPI untuk melaksanakan PPL selama kurang lebih satu bulan di BAWASLU Provinsi Jawa Tengah. Drs. Setyo Pramudi dalam sambutannya menjelaskan tata tertib dan beberapa tugas yang harus dilaksanakan selama pelaksanaan PPL di BAWASLU Provinsi Jawa Tengah ini. Walau tidak banyak kegiatan seperti waktu pelaksanaan pemilu, namun mahasiswa harus tetap aktif dalam bertanya dan ikut serta terlibat membantu  pelaksanaan kegiatan-kegiatan BAWASLU  yang ada. Bersama BAWASLU Provinsi Jawa Tengah, diharapkan enam mahasiswa PPI ini dapat menjadi penggerak kaum muda dalam mengenal lebih baik tentang pemilihan umum (Pemilu), karena ini merupakan salah satu hal penting dalam pelaksaan pemerintahan di Indonesia. Walau tidak banyak sambutan yang dapat beliau berikan, namun beliau sangat mengharapkan keseriusan dan semangat enam mahasiswa perwakilan PPI ini dalam menimba ilmu dan pengalaman di BAWASLU Jawa Tengah, sehingga nantinya mampu membantu dalam pengawasan pemilu yang ada di Indonesia.

"Semoga betah dan dapat belajar dengan serius" ungkap beliau 

                


    Dr. Siti Malaiha Dewi, S.Sos., M.S.I juga dalam sambutannya mengaharapkan kerja sama dan bimbingannya untuk enam mahasiswa PPI ini selama masa PPL. Beliau mengaharapkan BAWASLU Provinsi Jawa Tengah ini nantinya mampu menjadi tempat mahasiswa PPI dalam menyalurkan ilmu-ilmu yang sudah didapatkannya selama dibangku kuliah menjadi bentuk kerja nyata. 

"Saya mengharapkan mahasiswa dan mahasiswi ini dapat merasakan suasana baru di BAWASLU Jawa Tengah" ungkap beliau selaku dosen pembimbing lapangan.

    Mahasiswa PPI IAIN Kudus juga mengharapkan hal yang sama, seperti yang disampaikan oleh koordinator kelompok, Hamam Nasirudin. Mengharapkan dengan adanya PPL ini dapat menambah ilmu sekaligus relasi kerjasama, sebagai bekal pengalaman tersendiri untuk masa depan.

"Semoga kami dapat maksimal dan menimba ilmu dengan Bapak dan Ibu di BAWASLU Jawa Tengah" ungkapnya 

    Dengan adanya program ini, harapan mahasiswa dapat mengasah diri dengan memaksimalkan program kerja yang sebagaimana telah direncangan sebelumnya. Sehinga nantinya dapat membantu memenuhi tugas akhir dan pembelajaran dilapangan, hal ini ditunjukan dengan adanya rencana proker yang akan terlaksana seperti membantu melakukan pengawasan terhadap para pemilih pemula, melakukan sosialisasi terhadap pentingnya pengawasan pemilu dan kesadaran akan pelanggaran politik yang masih sering terjadi.


Kontributor : Kelompok PPL Mahasiswa PPI di Bawaslu Jawa Tengah Tahun 2021 



Pelepasan Mahasiswa PPL Prodi PPI IAIN Kudus di DPRD Kabupaten Demak

                                            


    Acara pembukaan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) Program Studi Pemikiran Politik Islam (PPI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus. Kegiatan ini  dilaksanakan mahasiswa pada tanggal 9-30 Agustus 2021,pada sambutan Dosen Pemimbing Lapangan, Bu Sri Wahyuningsih, M.Pd beliau berharap Kegiatan pembukaan dan penyerahan mahasiswa prodi PPI dapat mengambil ilmu dan pengalaman selama kegiatan ini berlangsung, selain itu mahasiswa di wajibkan untuk membuat program kegiatan yang sesuai dengan program studinya. DPRD sendiri memiliki kegiatan yang sesuai dengan mata kuliah yaitu Praktik Proses Legislasi. Praktik Kegiatanya dilakukan di Bagian Persidangan DPRD Kabupaten Demak. 

    Pada kesempatan kali ini sepuluh mahasiswa ditempatkan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Demak  diantaranya empat  mahasiswa dibagian Umum yaitu Setiyo Budi Utomo di sub bagian Humas dan Protokol  dan Sandi Rohmawati di Sub Bagian TU dan Kepegawaian,  serta bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan yaitu Umi Afrikhah dan Evy Rifqiah. Dua mahasiswa di bagian Keuangan yaitu M. Taufiqur Rahman dan Ahid Shoviatul Ismy. Empat mahasiswa lainya yaitu dibagian Persidangan dan Perundang-undangan  yaitu A. Fiqi Al Abrori di sub bagian rapat dan risalah. Ahmad Ulil Abshor dan Ryan Wibowo di Sub bagian Kajian Hukum dan Periundang-undangan, serta M. Anwar Khoirudin di sub bagian Alat Kelengkapan Dewan. Mahasiswa dilepas pada tanggal 9 Agustus 2021 yang diterima pihak DPRD saat apel pagi dan pembukaan PPL dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 2021 di Ruang Badan Kehormatan.

    Pada kegiatan pembukaan yang disambut oleh bapak Nurwahyudin S,E  selaku Subag  TU dan Kepegawaian memberikan wawasan kepada mahasiswa prodi PPI IAIN Kudus yang melakukan Praktik Pengalaman Lapangan untuk memberikan gambaran umum tentang pemerintahan dan pemerintahan daerah untuk menunjang berbagai kegiatan pelaksanaan yang  ada di DPRD Kabupaten Demak.  Lebihnya menjelaskan pemerintahan daerah itu Bupati dan perangkatnya serta ada campur pautnya dengan DPRD sedangkan pemerintah daerah bupati dan jajaranya saja, selain itu peraturan daerah merupakan peraturan lokal atau daerah peraturanya berkaitan dengan DPRD atau yang bisa disebut dengan inisiatif peraturan DPRD. 

    DPRD sebagai lembaga keuangan masyarakat memiliki tiga fungsi yang pertama, fungsi pembentukan peraturan daerah. Kedua, fungsi anggaran. Ketiga, fungsi pengawasan penyelenggaraan daerah.  Dalam sambutanya Pak Udin selaku perwakilan dari DPRD menjelaskan fungsi anggaran dalam rangka menyusun APBD baik dari kebijakan  umum untuk teknisnya yang bertanggungjawab adalah DPRD dan secara adminitrasi yang bertanggungjawab adalah Bupati. 

    Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak dibagi menjadi tiga bagian diantarnya. Pertama, Bagian Umum memiliki tugas memfasilitasi sarana dan prasarana terdiri dari sub bagian TU dan Kepegawaian, Sub Bagian Perlengkapan dan RT dan Sub Bagian Humas dan Protokol. Kedua, Bagian Keuangan memiliki tugas memfasilitasi tentang anggaran terdiri dari sub bagian Program dan Anggaran. Sub Bagian Penatausahaan Keuangan dan Sub Bagian Akuntansi Aset dan Pelaporan. Ketiga, Bagian Persidangan dan Perundang-undangan memiliki tugas memfasilitasi untuk terlaksananya Rapar DPRD bagian ini merupakan posisi yang paling utama. Terdiri dari Sub Bagian Rapat dan Risalah, Sub Bagian Kajian Hukum dan Perundang-Undangan dan Sub Bagian Alat Kelengkapan Dewan.

    Mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan harus bisa mengetahui fungsi dari DPRD itu sendiri, ungkap dari Pak Udin. Seperti hal nya Bapong Perda (badan perwakilan dari masing-masing fraksi yang bertugas untuk kelancaran peraturan daerah). Selanjutnya Pengawasan di dalamnya terdapat empat komisi antara lain, Komisi A focus pada bidang Pemerintahan, Komisi B focus pada bidang Perekonomian, Komisi C focus pada bidang Pembangunan dan Komisi D focus pada bidang Kesejahteraan Rakyat. 

Kontributor : Tim PPL DPRD Kabupaten Demak






About

Institut Agama Islam Negeri Kudus Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam Program Studi Pemikiran Politik Islam

Visi

Menjadikan Program Studi Unggul di Bidang Pemikiran Politik Islam Berbasis Islam Terapan pada Level Nasional Tahun 2023.

Misi

1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran pada Program Studi Pemikiran Politik Islam berbasis nilai-nilai Islam Terapan yang humanis, aplikatif, dan produktif.
2. Menyelenggarakan penelitian dalam bidang Pemikiran Politik Islam berbasis Islam Terapan serta mempublikasikan di jurnal nasional.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang pemikiran politik Islam berbasis nilai-nilai Islam Terapan yang humanis, aplikatif, dan produktif.

Address:

Jl. Gondangmanis No.51, Ngembal Rejo, Ngembalrejo, Kec. Bae, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah 59322

Our Mail Addrees

hmpsppiiainkudus@gmail.com