Artikel

Read More

Berita

Read More

Opini

Read More

Puisi

Read More

Recent Posts

Mahasiswa sebagai Agen of Social Control dalam Upaya Meminimalisir Informasi Hoax, Partisipasi Pasif, dan Hantaman Politik Uang



Mahasiswa Menyandang Predikat dengan Pendidikan Tertinggi dari yang Lainnya

Di dalam struktur kependidikan Indonesia, mahasiswa berpredikat menyandang status pendidikan tertinggi diantara yang lain. Dari status tertinggi tersebut diketahui bahwa mahasiswa sejatinya jika diartikan secara luas akan memperoleh makna terpelajar. Maha yang artinya “ter” dan siswa artinya “pelajar”. Terpelajar bukan sekedar mempelajari bidang yang ia pelajari, melainkan juga mampu menerapkan, menginovasi, dan mengembangkan dalam bidang tersebut. Disamping itu, melalui kutipan tokoh Jean Marais dalam novel Bumi Manusia yang mengatakan bahwa “seorang terpelajar harus juga belajar berlaku adil sejak dalam pikiran, apalagi dalam perbuatan. Itulah memang arti terpelajar itu.” Kutipan tersebut selaras dengan peran mahasiswa sebagai agen of social control atau pengontrol kehidupan sosial di kehidupan masyarakat. 

Lebih jauh lagi, mahasiswa sebagai agen of social control harus mampu diterapkan dengan sepenuh hati di lingkungan kampus dan masyarakat. Salah satu bentuk nyata adalah berperan mengawal proses jalannya perpolitikan di Indonesia baik elemen pemerintah dan masyarakat. Jika tidak bisa berkontribusi banyak, minimal mahasiswa harus mampu mengubah pola pikir masyarakat yang dirasa tidak benar namun tetap membudaya seiring berjalannya waktu. Seperti contoh partisipasi politik warga negara dalam suatu pemilihan umum maupun daerah dimana pelaksanaannya masih terdapat bentuk partisipasi pasif, adanya informasi bersifat hoax, belum lagi persoalan hantaman praktek politik uang yang masih terjadi di lingkungan masyarakat. Bukankah iklim politik di Indonesia seperti itu adanya? Benar sekali.

    Dari permasalahan tersebut, penulis mencoba menawarkan penyelesaian masalah dengan berbagai cara yang berlandaskan dari pemahaman literatur.


Ketika Sebuah Permasalahan Saling Terbentur dengan Kurangnya SDM yang Ber-Mindset Sama: Wujud Pembahasan dan Solusi

      Dalam proses mengkawal demokrasi di Indonesia khususnya yang mengarah ke ranah politik, paling tidak seorang mahasiswa harus “melek” dalam politik. Itu sebagai acuan dasar atau langkah awal dalam proses merubah, mengurangi bentuk perilaku masyarakat yang masih mudahnya menerima informasi hoax, pasif dalam berpartisipasi politik, dan praktek politik uang.

Namun, permasalahan tersebut tidak didukung oleh elemen masyarakat yang memadai, terutama mahasiswa. Lembaga Survey Indonesia yang menyatakan bahwa 79% mahasiswa di Indonesia tidak tertarik politik  dan di tempo.co menjelaskan bahwa hanya 11% mahasiswa ingin menjadi politikus. Itu artinya, hanya ada beberapa mahasiswa saja yang tertarik mengikuti, memahami politik di Indonesia.  

Padahal banyak sekali ditemukan kecurangan yang dilakukan oleh masyarakat. Melihat dari Pilkada tahun 2020 silam, berdasarkan data yang diperoleh dari tim Cyber Drone Kemenkominfo, terdapat setidaknya ada 47 isu hoax selama Pilkada 2020, lebih spesifiknya tersebar sebanyak 602 konten, 233 diantaranya sudah diblokir oleh Kominfo . Meskipun masifnya informasi hoax ini menurun dari tahun sebelumnya, tapi informasi hoax tersebut masih terjadi. Jika saja problem ini seimbang dengan SDM yang memadai, tentu proses pengkawalan ini memunculkan hasil positif dengan tidak adanya informasi hoax.

Terlebih era sekarang semakin canggih teknologinya. Keuntungan penggunaan tekhnologi digital harus dimanfaatkan semaksimal mungkin dalam penanggulangan adanya informasi hoax. Segala informasi dapat diakses dengan mudah. Mahasiswa harus betul-betul memanfaatkan tekhnologi digital dengan bijak demi kemaslahatan masyarakat Indonesia.

Berpindah ke permasalahan selanjutnya yaitu rendahnya partisipasi politik masyarakat dalam keikutsertaan dalam pemilihan dengan menggunakan hak suaranya tanpa ada keikutsertaan dalam bentuk lain. Kualitas partisipasi masyarakat dalam politik di Indonesia belum sepenuhnya tinggi. Masih terdapat di berbagai daerah yang kualitas partisipasinya rendah. Kemajemukan pola pikir masyarakat membuat partisipasi politik tidak merata. 

Seperti yang terjadi di Medan Sumatera Utara pada Pilkada 2020, dimana sejak reformasi, hingga saat ini partisipasi Pemilihan Kepala Daerah di Kota Medan terlihat tidak pernah menyentuh angka 60%.  Dalam hal tersebut, mahasiswa semestinya berperan sebagai kontrol politik dalam hal hubungan pemerintah dengan masyarakat atau sebaliknya. Lebih spesifik bertindak sebagai pengawas serta partisipan dalam membahas segala hal mengenai fungsi Pemerintah serta terkait pengambilan keputusan dan kebijakan Pemerintah. Intinya mahasiswa tidak boleh apatis terhadap politik di Indonesia.

Serupa dengan permasalahan politik uang yang masih saja terjadi disaat menjelang pemilihan umum dan daerah. Persoalan money politic (politik uang) di Indonesia bukanlah hal yang baru. Politik uang sering disebut sebagai korupsi elektoral karena politik uang  termasuk perbuatan curang dalam Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang hakikatnya sama dengan korupsi. (Estlund 2012:725) . Politik uang memang bisa disebut sebagai “penyakit demokrasi”, bahkan terus terjadi pada setiap pagelaran pesta demokrasi di Indonesia baik pemilu maupun pilkada.

 Sikap masyarakat dalam menindak lanjuti tawaran tersebut setidaknya ada empat respon. Pertama, menerima uang dan memilih pasangan calon tersebut, sikap ini bisa disebut sebagai pemilih transaksional (wujud dari politik uang). Kedua, menerima uangnya dan tidak memilih pasangan calon tersebut, sikap ini pun juga termasuk wujud politik uang bahkan pengelabuhan terhadap orang yang memberi uang. Ketiga, menolak uang tersebut dan tidak memilih pasangan calon yang disepakati. Keempat, menerima uang tersebut dan melaporkannya ke pihak berwenang seperti Bawaslu. Dari empat sikap tersebut, sikap ketiga dan keempat yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat sebagai pemilih. Namun sayangnya, setiap ada pesta demokrasi, penyakit demokrasi tersebut marak terjadi.

Adapun solusi sebagai mahasiswa, menjadikan sistem edukasi, sosialisasi, dan kolaborasi dalam meminimalisir praktek politik uang. Sistem edukasi, berarti meng-edukasikan kepada orang lain tentang bahaya politik uang, bisa kepada pihak terdekat seperti keluarga, lalu tetangga sekitar. Setelah dirasa memiliki sekumpulan masyarakat yang satu frekuensi dalam menyikapi politik uang, barulah ke tahap sosialisasi dan kolaborasi.

Lebih lanjut lagi, mensosialisasikan kepada masyarakat luas, tidak hanya dilakukan disaat menjelang pemilihan, namun bila tidak ada pelaksanaan pemilihan, tidak ada salahnya untuk mensosialisasikan bahaya politik uang. Tentunya dalam mensosialisasikan, penting rasanya bila berkolaborasi dengan instansi yang juga mencegah praktek politik uang. Yaitu Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu). Akan menjadi gerakan yang bermanfaat bila Bawaslu menggandeng para mahasiswa sebagai pengawas partisipatif sekaligus agen of social control. Utamanya dalam mensukseskan program Bawaslu yaitu pembentukan Desa Anti Politik Uang dan Desa Pengawasan.


Kesimpulan

Peran mahasiswa dalam pelaksanaan politik sangat dibutuhkan, khususnya meminimalisir menyebarnya informasi hoax, rendahnya partisipasi politik, dan praktek politik uang. Mahasiswa perlu melakukan perubahan perilaku dikarenakan mahasiswa merupakan kaum intelektual muda yang memiliki pemikiran kritis terhadap masalah-masalah politik yang sedang terjadi di Indonesia saat ini. Mahasiswa sebagai agen of social control sekaligus bagian dari fondasi bangsa memiliki peranan dalam mengawal proses politik di Indonesia. Yang perlu digaris bawahi, permasalahan diatas bisa dicegah, ditemukan solusi seperti menerapkan sistem edukasi, sosialisasi, dan kolaborasi. Baik permasalahan informasi hoax, partisipasi pasif, dan hantaman politik uang. Semoga demokrasi Indonesia dapat berjalan kearah yang lebih baik. Hidup mahasiswa!


Referensi: 

Nasution, Faiz Albar. “Menakar Partisipasi Politik Masyarakat Kota Medan Terhadap Pemilihan Walikota Medan Tahun 2020: Indonesia.” Politeia: Jurnal Ilmu Politik 12, no. 2 (2020): 97–133. 


Kontributor: Mochammad Ariq Ajaba,  Mahasiswa PPI'19.


HMPS PPI Menyelenggarakan Kegiatan Positif yang Bernama Gerbang Serasi

 


Secara struktural, HMPS Pemikiran Politik Islam IAIN Kudus memiliki lima divisi sebagai penggagas jalannya suatu program kerja sesuai pada bidang divisi tersebut. Salah satu dari kelima divisi HMPS PPI adalah Divisi Riset dan Pendidikan Politik. Pada masa bakti 2021-2022, divisi riset dan pendidikan politik mempunyai tiga prinsip dalam menjalankan program kerjanya. Produktif, Kritis, dan Konsisten. Tiga prinsip itulah yang dijunjung oleh tiap pengurus divisi ini. 


Pada periode ini pun divisi riset dan pendidikan politik sangat padat akan program kerja yang mereka usung. Dan sebagian besar program kerja divisi riset dan pendidikan politik periode ini merupakan terobosan baru. Salah satunya adalah Gerbang Serasi: Gerakan Membangun Semangat Literasi, program kerja yang secara pure hasil ide pemikiran Mochammad Ariq Ajaba sebagai Koordinator divisi ini dengan dibantu rekan-rekan anggota divisi riset dan pendidikan politik serta jajaran pengurus lainnya.


Tepat pada hari Selasa, 30 Maret 2021 bertempat di Gedung PKM IAIN Kudus, Himpunan Mahasiswa Program Studi Pemikiran Politik Islam menyelenggarakan Gerbang Serasi edisi pertama dengan mengangkat tema “Kiat-Kiat Menulis Opini Tembus Media Massa.” Kegiatan tersebut juga mengajak rekan Lembaga Pers Mahasiswa Paradigma IAIN Kudus sebagai media partner dan penambah relasi bagi HMPS PPI dalam saling tukar pandangan terhadap soal literasi utamanya kepenulisan.


Dalam kegiatan tersebut, turut hadir Dr. Siti Malaiha Dewi, S.Sos., M.Si. selaku ketua program studi Pemikiran Politik Islam IAIN Kudus. Dalam sambutan beliau menyampaikan beberapa hal mengenai terselenggaranya Gerbang Serasi ini. 


“Melalui kegiatan Gerbang Serasi ini, kami berharap mahasiswa PPI semakin tergerak untuk meningkatkan hal positif yaitu membaca dan juga berkarya, salah satunya berkarya melalui media massa dengan menulis opini.” jelas beliau.


Beliau menekankan kepada HMPS PPI dalam kegiatan Gerbang Serasi ini tidak hanya berhenti dan terus selesai begitu saja. Beliau juga mengharapkan dalam satu periode kedepan, HMPS PPI dapat menghasilkan produk sendiri yang banyak, salah satunya berupa karya tulisan pada media massa. 


“Adanya mahasiswa-mahasiswa produktif dalam berkarya, akan menghasilkan dua manfaat sekaligus. Yang pertama secara administratif, dapat meningkatkan nilai akreditasi prodi. Yang kedua, dapat meningkatkan citra positif Prodi PPI IAIN Kudus seiring lahirnya karya-karya dari para mahasiswa.” jelas beliau.


Adapun ulasan-ulasan dari Bapak Rosidi sebagai narasumber yang telah kontributor rangkum secara baik dan menyeluruh. Yaitu sejatinya opini harus bersifat aktual atau berdasarkan faka yang terjadi, tidak memperbolehkan opini itu bersifat rekayasa. Harus nyata. Lalu opini yang ditulis harus mengandung solusi alternatif pada suatu isu/permasalahan tertentu. Tentunya pemaparan solusi ini dikemas dengan sudut pandang yang berbeda. 


Disamping itu, Bapak Rosisi menjelaskan perbedaan opini dan berita yang sering disalahartikan oleh masyarakat. Tentunya, opini sumbernya langsung dari pemikiran penulis sedangkan berita sumbernya langsung dari narasumber.


Pada ujung kegiatan, Bapak Rosidi menegaskan untuk memotivasi anggota HMPS PPI supaya giat berliterasi khususnya menulis, beliau menganalogikan dengan seseorang yang berposisikan mempunyai banyak ilmu pengetahuan, wawasan, namun tidak mau menulis, itu suatu “dosa besar”. Karena, sudah seharusnya setiap orang mentransfer pengetahuannya kepada khalayak untuk bisa diimplementasikan, dibagikan. Salah satunya melalui menulis itu tadi.


Dan terakhir, penulis akan menyampaikan statement kiranya bisa memacu semangat berliterasi sebagaimana kalimat dibawah ini:


“Jika kamu ingin mengetahui isi dunia, bacalah. Jika kamu ingin dikenal dunia, tulislah. Dan jika kamu menginginkan keduanya, konsistenlah. Konsisten dalam berliterasi.”

Salam Literasi!


Kontributor: Mochammad Ariq Ajaba, Sri Lestari Vitta Ningsih (Divisi Riset & Pendidikan Politik).


HMPS PPI Gelar Kegiatan Orientasi Mengusung Leadership dan Tata Kelola Organisasi

 




Pada hari Sabtu, 20 Maret 2021, HMPS PPI mengadakan kegiatan orientasi yang dihadiri para anggota HMPS PPI, demisioner angkatan 2019 dan 2020, serta mengundang Kaprodi Pemikiran Politik Islam, ibu Dr. Siti Malaiha Dewi, S.Sos., M.SI. Kegiatan tersebut dilakukan secara tatap muka yang bertempat di gedung MWC NU Bae Kudus. 


Sambutan pertama di sampaikan oleh salah satu demisioner ketua HMPS PPI 2019, Muhammad Taufiqurrahman atau akrab disapa Mas Fika, menjelaskan mengenai kepemimpinan dalam berorganisasi. Pemimpin adalah seseorang yang memiliki kecakapan dan kelebihan khususnya pada bidang tertentu sehingga mampu mempengaruhi orang lain untuk melakukan aktivitas tertentu demi tercapainya sebuah tujuan. Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi aktivitas orang lain atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Menurutnya memimpin orang atau mengarahkan orang atau mengatur orang adalah suatu hal yang “Gampang-gampang susah” (Bawahan sering mempunyai pendapat, pengalaman, kematangan jiwa, dan kemampuan yang berbeda bahkan di atas pemimpin). Bagaimana gaya kepemimpinan yang efektif? Gaya kepemimpinan yang efektif adalah kepemimpinan yang disesuaikan dengan tingkat kedewasaan. Saat kita ingin menjadi pemimpin maka kita harus kenali diri sendiri, kenali situasi yang dihadapi, memenuhi tugas, memenuhi kebutuhan kelompok dan individu.


Sambutan yang kedua oleh demisioner ketua HMPS PPI 2020 yaitu Setiyo Budi Utomo yang kerap disapa Mas Tiyok, menjelaskan mengenai tata kelola dalam keorganisasian. Keorganisasian merupakan sistem sosial yang terintegrasi dalam satu wadah dan memiliki tujuan yang sama. Ada beberapa dasar hukum mengenai keorganisasian salah satunya keputusan Rektor IAIN Kudus Nomor 131 tahun 2020 tentang Unit Kegiatan Mahasiswa/ORMAWA IAIN Kudus. Ada beberapa tingkatan organisasi di IAIN Kudus yaitu tingkatan institut ( Dema I, Sema I, UKK dan UKM), tingkat fakultas ( Dema Fakultas dan Sema Fakultas), tingkat program studi ( Himpunan Mahasiswa Program Studi). Menurutnya, HMPS memiliki koordinatif di tingkat program studi dengan dibawah naungan atau tingkat fakultas yaitu, sumber dana ( Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA, Iuran Pengurus, Usaha Organisasi dan Sponsorship). Dalam berorganisasi ada beberapa poin penting diantaranya, menjadikan patokan visi & misi ketua HMPS PPI sebagai pedoman menyusun rencana kedepan, membuat struktur dan program kerja, mempunyai ketentuan aturan dalam berorganisasi dan saling kerjasama dan tanggung jawab antar sesama anggota.


Sambutan yang ketiga sekaligus penutup acara diisi oleh ibu Dr. Siti Malaiha Dewi. S.Sos., M.SI. Beliau mengatakan dalam setiap kegiatan acara ada 3 hal yang utama, yaitu panitian harus pintar mengatur anggaran buat acara demi kesejahteraan anggotanya, bisa bersinergi dalam prodi PPI dan membantu program PPI dengan ikut serta mengikuti kegiatan yang ada di dalam kampus maupun diluar kampus seperti PMI, HKI, dll. Manfaat dari berorganisasi sangat banyak salah satunya setelah lulus kuliah bisa langsung mendapatkan pekerjaan karena kita sudah pandai dalam komunikasi antar sesama. Dalam organisasi HMPS PPI bisa melatih kita menjadi mahasiswa yang lebih kritis, aktif dan komunikatif. Mahasiswa PPI setelah lulus bisa menjadi birokrasi dan politisi. Beliau juga mengatakan organisasi membutuhkan program kerja yang direncanakan harus sesuai dengan acara, mengungkapkan problem-problem dan kegiatan harus berjalan dengan sistem pengurus seperti ketua, bendahara, sekretaris dan anggota lainnya.


Kontributor : Sri Lestari Vitta Ningsih

Editor : Mochammad Ariq Ajaba


News Report : Rakorwil IV Dilaksanakan Secara Daring, UGM Sebagai Tuan Rumah


Rapat Koordinasi Wilayah IV Jateng & DIY


Program Studi Pemikiran Politik Islam IAIN Kudus termasuk bagian dari Rakorwil IV Jateng & DIY. Tuan rumah Rapat Koordinasi Wilayah IV adalah Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta. Dengan adanya situasi covid-19 saat ini Himpunan Mahasiswa Program Studi Pemikiran Politik Islam mengikuti Rapat Koordinasi Wilayah IV secara daring melalui media zoom meeting. Pada hari Sabtu, 20 Februari 2021, Rakorwil tersebut dihadiri oleh 7 Universitas Politik di wilayah Jateng dan DIY diantaranya: IAIN Kudus, UGM,  Unnes, Unwahas, UIN Walisongo, Unsoed dan Unsiq. Ada 7 delegasi mahasiswa dari program studi Pemikiran Politik Islam, diantaranya: Ulya Ulul Jannah, Setiyo Budi Utomo dan Ziedane Akil Ghibran sebagai peserta penuh dan 4 sebagai peserta peninjau, Mochammad  Ariq Ajaba, Sri Lestari Vitta Ningsih, Dhiya Ul  Fikri dan  Rikha Martha.

   

Rapat  dibuka pada pukul 08.30 WIB oleh pimpinan rapat, sambutan pertama dari Kaprodi S1 Fisipol UGM Dr. Mada Sukmajati, sambutan kedua dari Presiden KOMAP Fisipol UGM Kurnia Ikhsan dan sambutan yang terakhir dari  Ketua Umum HIMAPOL Korwil IV Muhammad Syafi’i. Rapat diawali dengan perkenalan peserta dan pembacaan agenda rapat. Agenda rapat melalui 3 sidang pleno, diantara hasil sidang pleno  pertama yaitu dari  BPH terkait Rakorwil mengenai aturan-aturan dalam pelaksanaan Rakorwil, AD-ART dan laporan pertanggung jawaban. 


Hasil sidang kedua, evaluasi program kerja dari masing-masing biro dan penentuan anggota baru pengurus Rakorwil IV beserta tanya jawab. Tanya jawab tersebut menghasilkan perdebatan diantara universitas lainnya yang menjadikan  suasana  semakin memanas. Awalnya dimulai dari pemilihan ketua korwil IV antara Billy dari Usoed dan Waskito dari UGM. Mereka mempunyai argumen yang berbeda, Billy megatakan “Saya ingin menata kembali program kerja dari Korwil sebelumnya baik yang udah terlaksana maupun belum dan ingin menyelaraskan serta menjaga komunikasi antara teman-teman lainnya”. Sedangkan Waskito mengatakan “Saya akan meneruskan budaya dari Korwil IV yang mendapat jatah menjadi ketua kali ini, karena dari UGM sendiri belum pernah menjabat sebagai ketua  dan bendahara”. Banyak suara teman-teman yang memilih Billy sehingga Ketua Umum HIMAPOL Korwil  IV yang terpilih adalah Billy Mardiansyah dari Universitas Jenderal Soedirman.

    

Susunan kepengurusan Korwil IV yang telah dibentuk, Ketua Billy Mardiasyah dari Unsoed, Bendahara Waskito Aji dari UGM, Kabiro Keilmuan Ulya Ulul Jannah dari IAIN Kudus,Kabiro Sosial Masyarakat saudari Nurul dari Unnes dan Kabiro Infokom Alif Iman dari Unwahas.

    

Hasil sidang ketiga, evaluasi mengenai BPH Pusat tentang Kongres Himapol Pusat yang belum diketahui, dana  anggaran  yang terlalu besar alokasinya  untuk  pusat ketimbang wilayah. Kurangnya kekekeluargaan  dan adanya oknum HIMAPOL Indonesia yang meminta dukungan politik  di luar kepentingan HIMAPOL Indonesia. Dan sedikit sambutan dari Ketua Korwil IV yang baru “Kita harus saling  terus komunikasi antara  anggota, saling bekerjasama dalam menata kembali program kerja sebelumnya, menciptakan dan mengembangkan program kerja yang baru demi tercapaiya sebuah tujuan Korwil IV”

    

Rakorwil IV selanjutnya akan dilaksanakan  di Universitas Negeri Semarang,  melalui 2 mekanisme yaitu antara ofline/daring. Mengingat masih dalam kondisi covid-19 maka waktu belum bisa ditentukan sekarang.


Creator : Sri Lestari Vitta Ningsih ( Mahasiswa PPI’19 ) 


Diskusi Santai Mahasiswa PPI bersama Wakil Ketua DPRD Jepara

 




Kamis, 11 Februari 2021 – Mahasiswa Pemikiran Politik Islam angkatan 2018 yang saat ini magang di DPC PDI Perjuangan Jepara mendapat kesempatan untuk bertemu langsung dengan wakil ketua DPRD Jepara Drs. H. Junarso. Dalam kesempatan tersebut mahasiswa Pemikiran Politik Islam yang berangotakan lima mahasiswa yang diantaranya Endang Susanti, Hamam Nasirudin, M. Salahudin Abdul Jabar, Nur Laila Fitriyani, dan Saiqotul llmiyah datang langsung ke gedung DPRD Jepara untuk berdiskusi.


Tujuan mereka berdiskusi langsung dengan wakil ketua DPRD adalah untuk menggali informasi dan pengetahuan seputar DPRD dan peran Fraksi di DPRD. “Kami memanfaatkan waktu magang kami untuk menggali banyak informasi seputar partai politik, jadi kesempatan untuk bisa berdiskusi langsung dengan wakil ketua DPRD Jepara merupakan kesempatan yang tak boleh dilewatkan.” kata Saiqotul Ilmiyah salah satu mahasiswa yang magang di DPC PDI Perjuangan Jepara.


Dalam diskusi tersebut membahas tentang fungsi DPRD dan peran Fraksi di DPRD. Pak Junarso selaku wakil ketua DPRD Jepara menjelaskan bahwa fungsi DPRD ada tiga yang diantaranya fungsi anggaran, fungsi pengawasan dan fungsi legislasi. Sedangkan fraksi merupakan kepanjangan tangan dari partai politik yang tidak masuk dalam alat kelengkapan dewan. “Untuk mencapai suatu tujuan, partai politik menugaskan anggotanya yang ada di fraksi DPRD untuk memperjuangkan tujuan yang telah dibuat tersebut. Partai yang suaranya besar cenderung akan menguasai legislasi, karenanya sebuah partai berjuang mendapatkan banyak kursi di DPRD agar tujuan yang diperjuangkannya dapat tercapai.” Imbuh pak Junarso. Dari penjelasan yang diutarakan pak Junarso dalam diskusi tersebut membuat mahasiswa PPI menjadi lebih paham akan fungsi DPRD dan peran Fraksi di DPRD.

Tinjauan Medis dan Akademis tentang Vaksinasi di Era Pandemi Covid-19


Tinjauan Medis dan Akademis tentang Vaksinasi





    Menurut Guru Besar Fakultas Kedokteran Uniersitas Padjajaran Prof. Cissy Rachiana Sudjana Prawira Kartasasmita, vaksin merupakan zat yang mengandung antigen dari virus atau bakteri spesifik yang telah dilemahkan dengan harapan akan membentuk antibodi untuk kemudian terciptanya imunitas. Sejalan dengan itu, memang diakui bahwa vaksin merupakan bagian terpenting dalam peradaban manusia dalam menghadapi penyakit mematikan dan penyebaran penyakit mematikan.

    Meskipun manfaat dari program vaksinasi begitu positif, tidak sedikit masyarakat yang menolak adanya program vaksinasi. Terlebih jika melihat situasi dan kondisi di Indonesia saat era pandemi Covid-19. Masih terdapat masyarakat yang menolak untuk vaksinasi dengan alasan yang beragam, mulai dari alasan dengan dasar kekhawatiran aman tidaknya vaksin tersebut digunakan. Lalu, alasan perbedaan jenis vaksin saat proses penyuntikan antara orang kelas atas dengan kelas menengah kebawah. Belum lagi alasan yang menyangkutpautkan dengan dasar agama, politik, dan sebagainya.

    Berangkat dari hal tersebut, Himpunan Mahasiswa Program Studi Pemikiran Politik Islam menyelenggarakan diskusi daring yang bertajuk “Vaksinasi untuk Ketahanan Negeri: Tinjauan Medis dan Akademis” pada hari Sabtu, 6 Februari 2021 via zoom meeting. Pemateri dalam kegiatan tersebut dari kalangan medis ada dr. Ahmad Syaifuddin, M.Kes selaku Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kabupaten Kudus, lalu Kol. (Kes) dr. Rokieb selaku Kepala RS TNI AU Atang Sandjaja Bogor sekaligus Pembina Dewan Pengurus Wilayah ABNRI (Aksi Bela Negara Republik Indonesia) Jakarta. Serta dari kalangan akademis Dr. (C) Ozi Setiadi, S.Sos., M.A.Pol selaku dosen Pemikiran Politik Islam IAIN Kudus sekaligus Kepala Penguatan Ideologi Pancasila ABNRI Jawa Tengah.

    Adapun sambutan dari Dekan Fakultas Dakwah & Komunikasi Islam IAIN Kudus Dr. Masturin, M.Ag yang diwakili oleh Dr. Siti Malaiha Dewi, S.Sos., M.SI selaku Kepala Program Studi Pemikiran Politik Islam IAIN Kudus.

    “Saya mewakili Dekan Fakultas Dakwah & Komunikasi Islam, menyampaikan terima kasih terutama buat HMPS PPI yang sudah menyelenggarakan diskusi vaksinasi ini. Harap maklum karena anak-anak masih mahasiswa yang kiranya masih perlu bimbingan terhadap pembina dalam melaksanakan program kerjanya. Adapun mengenai tema diskusi kali ini, memang sampai sekarang anggapan masyarakat soal vaksinasi begitu beragam. Masih bersifat tabayyun, artinya perlu proses penelitian lebih lanjut lagi.” ungkap kaprodi PPI dalam sambutannya.

    Tak kalah pentingnya hadir juga Haerudin, S.H., M.H dari kalangan pemerintahan Kesbangpol (Kesatuan Bangsa Politik) Jawa Tengah yang bertindak sebagai keynote speaker dalam diskusi kali ini.

    “Seperti ajaran pendiri NU, hubbul wathan minal iman artinya mencintai tanah air sebagian dari iman. Jadi dalam kondisi era pandemi sekarang, sudah semestinya kita mencintai tanah air, melindungi tanah air, dengan cara menyukseskan vaksinasi ini sebagai wujud perlindungan diri juga perlindungan negeri.” ungkap Kesbangpol Jawa Tengah secara singkat.

Vaksinasi dalam Tinjauan Medis 

    Menurut dr. Ahmad Syaifuddin, M,Kes, vaksin adalah produk biologis yang digunakan untuk mencegah penyakit yang berisi antigen penyakit yang sudah dilemahkan atau dimatikan untuk merangsang terbentuknya antibodi terhadap penyakit sehingga orang tersebut terhindar dari penyakit. Lebih lanjut, beliau memaparkan bagaimana langkah-langkah pembuatan vaksin.

“Adapun proses pembuatan vaksin setidaknya harus melewati beberapa tahapan yaitu uji laboratorium pada hewan atau uji praklinis, uji klinis, terakhir approval dan lisensi.” ungkap dokter yang kerap disapa dokter ipul.

Beliau juga memahami kondisi di Indonesia saat ini yang telah memasuki vaksinasi covid-19, dan beliau juga menjelaskan sikap ketika kita mendapat panggilan untuk vaksinasi. Yaitu tentu yang utama hasil skrinning harus baik, lalu jika mempunyai penyakit penyerta segera konsultasikan dengan dokter yang merawat, dan bila belum mengikuti imunisasi tahap 1 dapat ikut pada tahap selanjutnya.

Beranjak dari ketua IDI cabang Kudus, menuju narasumber kedua yaitu Kol. (Kes) dr. Rokieb. Beliau menjelaskan pentingnya sosialisasi terhadap vaksinasi yang sedang berjalan di Indonesia demi suksesnya vaksinasi tersebut.

“Saya rasa bentuk sosialisasi tentang vaksinasi ini sangat penting. Penting sekali. Karena supaya vaksinasi sukses kepada masyarakat Indonesia, itu juga perlu sikap turut andil oleh masyarakat. Disamping itu juga masyarakat harus sadar 5M (Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas dan interaksi), dengan itu insyaallah Indonesia bisa terhindar dari covid-19 dan angka penularan menjadi turun.” ungkap dokter Rokieb dengan jelas.


Vaksinasi dalam Tinjauan Akademis

Jika sebelumnya sudah dipaparkan dengan singkat vaksinasi dalam tinjauan medis, sekarang beranjak ke dalam tinjauan akademis. Hal ini dipaparkan oleh Dr. (C) Ozi Setiadi, S.Sos., M.A.Pol. Menurut beliau, fungsi vaksinasi sebagai ketahanan individu yang menghasilkan ketahanan kolektif yang pada akhirnya menjadi ketahanan nasional. Beliau juga menjelaskan dasar mengenai program vaksinasi ini sebagai wujud bela negara dalam Islam dengan 4 landasan yaitu sosiologis, kebhinekaan, ideologis, dan konstitusional. Dan tindak lanjut vaksinasi akan mewujudkan ketahanan nasional yang meliputi 5 hal.

  “Dari ketahanan nasional akan menampilkan kemampuan untuk individu dan masyarakat disebut hifdzun nafs, melindungi kepemilikan atas harta dan properti disebut hifdzun mal, melindungi generasi penerus disebut hifdzun nasl, melindungi agama dan kepercayaan disebut hifdzun din, melindungi warga dari pengaruh ideologis yang dapat merusak pikiran disebut hifdzul aql.” jelas dosen Pemikiran Politik Islam IAIN Kudus tersebut.

 

Kontributor:
Mochammad Ariq Ajaba (Mahasiswa PPI'19)
Sri Lestari Vitta Ningsih (Mahasiswa PPI'19)

About

Institut Agama Islam Negeri Kudus Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam Program Studi Pemikiran Politik Islam

Visi

Menjadikan Program Studi Unggul di Bidang Pemikiran Politik Islam Berbasis Islam Terapan pada Level Nasional Tahun 2023.

Misi

1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran pada Program Studi Pemikiran Politik Islam berbasis nilai-nilai Islam Terapan yang humanis, aplikatif, dan produktif.
2. Menyelenggarakan penelitian dalam bidang Pemikiran Politik Islam berbasis Islam Terapan serta mempublikasikan di jurnal nasional.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang pemikiran politik Islam berbasis nilai-nilai Islam Terapan yang humanis, aplikatif, dan produktif.

Address:

Jl. Gondangmanis No.51, Ngembal Rejo, Ngembalrejo, Kec. Bae, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah 59322

Our Mail Addrees

hmpsppiiainkudus@gmail.com